Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkit anggaran untuk pengentasan kemiskinan yang berjumlah fantastis yakni hampir Rp 500 triliun, namun lebih banyak diserap untuk studi banding dan rapat.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan tidak semua anggaran penanggulangan kemiskinan itu untuk studi banding dan rapat.
Baca Juga
“Kita sebenarnya tidak semua anggaran itu untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat. Tapi saya kira yang kita harapkan itu jumlah anggaran penanggulangan kemiskinan yang cukup besar lebih (efisien penggunaan),” kata Ma’ruf di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Sabtu (4/2/2023).
Advertisement
Menurut Ma’ruf Amin yang disampaikan Azwar Anas adalah bentuk imbauan agar anggaran tidak habis untuk rapat saja.
“Imbauan MenpanRB itu, jangan terlalu besar kepada anggaran yang sifatnya ya biaya perjalanan studi banding, sehingga menyedot jangan terlalu besar. Itu saya kira wajar (imbauan Anas),” kata dia.
Ma’ruf mengingatkan pemerintah memiliki target angka kemiskinan ekstrem 0 persen sehingga harus benar-benar efisien penggunaan anggaran.
“Punya target menurunkan kemiskinan 2024 0 persen, sehingga pengunaan anggaran itu harus benar efisien,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Kurnia menyatakan pihaknya akan mengecek data dari Azwar Anas tersebut.
“Kami akan tanya itu datanya sejauh apa, kita akan Kaji dulu data yang didapat. Intinya adalah seberapa besar pun anggaran negara itu harus digunakan untuk aktivitas produktif,” kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (31/1/2023).
Doli menyebut Komisi II akan memanggil Azwar Anas untuk mengkonfirmasi data tersebut. “Ya nanti. Kami kan memang secara reguler ada rapat kerja, mungkin sekitar satu minggu ke depan akan ada rapat kerja lagi,” ungkapnya.
Politikus Golkar itu akan memastikan dulu kebenaran data tersebut. Namun apabila benar maka Doli menyebut Kementerian/Lembaga hanya rapat saja tanpa kerja.
“Kalau misalnya benar berarti selama ini kan Tidak produktif, jadi bnyakan rapat daripada program kerja,” pungkasnya.
Alokasikan Dana yang Besar
Sebelumnya, Pemerintah telah mengalolasikan dana yang sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Namun ternyata penggunaan sebagian dana tersebut tak tepat sasaran. Bahkan kadang hanya dihabiskan untuk urusan rapat saja.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas bahkan tampak kesal mengetahui hal ini. Ia menyebutkan bahwa anggaran penanganan kemiskinan mencapai Rp 500 triliun tetapi jumlah orang miskin hanya berkurang sedikit.
Rendahnya efektivitas pengentasan program kemiskinan tersebut lantaran kementerian/lembaga (K/L) terkait sibuk melakukan studi banding. Selain itu, K/L terkait juga dinilai terlalu banyak melakukan rapat program kemiskinan di hotel ketimbang melakukan aksi nyata mengentaskan kemiskinan.
"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga banyak terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi menirukan bapak presiden (Jokowi) sehingga dampaknya kurang," katanya Sosialisasi PermenPANRB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional dalam acara Sosialisasi PermenPANRB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional di Jakarta, Jumat (27/1/2023).
Oleh karena itu, Kemenpan RB mendorong kementerian dan lembaga terkait melalukan reformasi besar-besaran untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Antara lain dengan memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan sosialisasi program kemiskinan untuk menghemat anggaran.
Advertisement